peraturan pemerintah tentang tenaga kontrak daerah. Tolong dijelaskan mengenai pekerja kontrak dan aturan yang mengaturnya. peraturan pemerintah tentang tenaga kontrak daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaar: Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembarar: Negara Republik Indonesia Nomor 5340);. Aturan kuota penempatan pekerja dengan disabilitas diatur dalam pasal 53 UU 8/2016. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnyaTENTANG TENAGA KONTRAK DAERAH BUPATI MERANGIN, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin, Organisasi Perangkat Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimasud dengan : 1. tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Undang-undang No. Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat : 1. 02. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor. 15. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI. Judul. 6. keputusan gubernur nomor 261 tahun 2023 tentang pmberian apresiasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan kontrak kerja individu di lingkungan pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta T. negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permen PAN & RB No. SPM Gaji 13 Tunkin. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELAUTAN. Seleksi CASN ini terdiri dari seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jenis. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian. Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Gambar 3. menteri kesehatan republik indonesia, menimbang : a. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan. Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626); 5. Kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai. 02/2018. Dalam PP ini ada hal yang cukup unik, yakni pemberian izin. Dilansir dari Kompas. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kota Tomohon serta Pemberian Honorarium; d. Hukum ketenagakerjaan di indonesia diatur di dalam uu no. Upah terdiri atas komponen : 1) upah tanpa tunjangan; 2) upah pokok dan tunjangan tetap; 3) upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau 4) upah pokok dan tunjangan tidak tetap. SM. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Di LIngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 775, kemendagri. MANAJEMEN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA,. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentangPasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; Mengingat : 1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah,. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. Perlu ada perbaikan aturan sistem penggajian. (3) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan. 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 3. "Jadi sekarang sedang dimatangkan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menjelaskan bahwa Pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi Pemerintah. 02/03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai. go. (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan. Mengatur Besaran Honorarium dan tambahan penghasil bagi Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha pertambangan khusus; 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 7) surat izin penambangan batuan; 8) izin. harian bagi Tenaga Kontrak 'di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu disusun pedoman tentang pakaian kerja Tenaga Kontrak; b. Dalam hal ini mengenai hak dari tenaga honorer/ kontrak/ pegawai tidak tetap ini, seluruh honorarium seperti yang telah diuraikan diatas dibebankan pada. UUJK (No. Maksud dan Tujuan. Contoh Telaahan Staf Wood Scribd Indo . Salah satunya PP Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangdan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. 2. Regulasi mengenai Tenaga Kontrak. c. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup No 3 Tahun 2018 ttg Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak. Mengingat : 1. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada. TEMPO. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (sesuai dengan Putusan Makhkamah Konstitusi No. Kutai Kertanegara No. 43 Tahun 2007. Pakaian. Dalam beleid itu, disebutkan pegawai non PNS di instansi pemerintah. 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun. PERATURAN PEMERINTAH. Adapun pada akhir bulan Agustus 2021 dilakukan. Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan ini diberikan waktu hinga tahun 2023. PENETAPAN HONORARIUM DAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA KONTRAK DOKTER DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1. Pasal 21 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. T. Peraturan Presiden. Selanjutnya mereka dapat beralih status menjadi PNS atau PPPK sesuai syarat dan prosedurnya. id - 2 - 32 Tahun 2. 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); jdih. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. 02/2018 Tahun 2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan. PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Lembaga/Pemerintah Daerah. Undang-undang No. UMUM Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bernomor B/185/M. Tidak Tetap Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih efektif dan efisien, maka. Berkitan dengan larangan instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer sebagaimana yang Anda sebutkan di atas, Pasal 96 PP 49/2019 mengatur sebagai berikut: Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai non-ASN yang bertugas. Sementara dalam aturan lama di UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan), diatur bahwa status pegawai kontrak atau PKWT paling lama adalah tiga tahun. 16 8 PPPK. Login;. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 2. 3. Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan pemerintah Daerah Kota Tangerang. ada beberapa hal yang saya tanyakan tentang PPh psl 21 atas Pegawai Tidak Tetap (kontrak) atau honor daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229,. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/PMK. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi-Komisi Daerah dan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. kemkes. id : 20 hlm. GO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 49 peraturan tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Kebijakan ini dimulai pada 28 November 2023 nanti. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangPada dasarnya PP 49/2018 mengatur mengenai manajemen PPPK. HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang SatuanDatabase Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di IndonesiaKedudukan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pemerintah daerah, salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Di tahun 2021, tenaga. Mencabut Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta pihak lain di Lingkungan Pemerintah. 02/2018, BN. Kebijakan tersebut untuk menuntaskan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan melarang semua pemerintah (Pusat dan Daerah) mengangkat kembali Tenaga Honorer. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 16. Dasar Hukum Bagi Pemda Untuk Mengangkat Tenaga Kontrak. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tentang P e m a n f a a t a n D a t a P e r s e r o a n T e r b a t a s D a l a m R a n g k a P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a P e m e r i n t a h. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2017. (2) Manajemen Tenaga Kontrak sebagaimana. UU No. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Persetujuan. SK KPN Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penempatan Tenaga Kontrak: Nomor: 05/KPN/SK/KP. Tipe Dokumen. 21/2020 dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Pemerintah. 22/1999 tentang Otonomi Daerah UU No. nomor 40 tahun 2018 . Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;Upaya pengurangan Tenaga Non PNS (TNP) juga melalui pengangkatan Tenaga Outsourcing untuk jabatan tertentu yang tidak diisi oleh PNS, hal ini sesuai dengan Surat Bupati Kotabaru Nomor : 800/542/PPA. dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pendapatan dan Belanja Daerah; 7. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Ulasan Lengkap. Penghapusan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan. go. Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS (PP 48/2005) pada pasal 8 disebutkan menurut Budidojo (2015), semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga non PNS atau sejenisnya kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan2018 aturan ini dicabut dengan ditetapkannya ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbaru, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Baca juga: Menpan RB: Paling Lambat. Mengingat : 1. 12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Surat. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018. Nomor. 2018/NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut: Di antara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20 disisipkan 1 (satu) angka baru,. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 6, BN. ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, semangat kerja dan produktivitas kerja Tenaga Kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kata Salatiga, perlu diberikan kenaikan upah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan. Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis tenaga kontrak, manajemen tenaga kontrak, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan. Adapun THR wajib dibayarkan paling. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi • UU No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI, Menimbang : a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. U. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KONTRAK DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Menimbang. Meski ada penyesuaian, pengaturan mengenai jam kerja tetap sesuai dengan aturan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855); 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39); 23. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. tenaga kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). " 5. Pasal 7. Memang benar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang diubah, dihapus atau ditetapkan pengaturan baru. 5. berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. 02. 28/2002 Tentang Bangunan GedungJakarta -. - 4 - 4. 53, kemendagri. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 4 Mukti Fajar dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010,h. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 telah ditetapkan Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A, bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan Tenaga Kontrak pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan. Login;. 010/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di. SM. PP ini mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PENATAAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 15. Dasar hukum: 1. [1] Pekerja. Sebagai perumpamaan di Kabupaten Bandung, merujuk pada Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2020, menetapkan “Tenaga Non ASN adalah Pegawai Non PNS, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukwan, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 2014 dan peraturan turunannya tetapi juga mendasarkan pada UU no. 140/2000 tentang Pajak Penghasilan dari Penghasilan Jasa Konstruksi UU No. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang3.